Pengurus 2014-2019

YAYASAN

GARDA ANAK NAGARI

AKTE NOTARIS  Drs. ELYUNUS, SH No. 51/ 9 September 2014

Kep.Men.Kum.HAM No. AHU-06402.50.10.2014

VISI DAN MISI

ANGGARAN DASAR

ANGGARAN RUMAH TANGGA

SUSUNAN PENGURUS 2014-2019

Jalan Perintis Kemerdekaan No.130 Kelurahan Jati Kec. Padang Timur,

Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

 Email: Kumpulan Khutbah130@gmail.com./mukhlisdenros@gmail.com.

http:// gardaanaknagari.blogspot.com 

VISI

Mengembalikan Peran Da’i  sesuai manhaj Nabi  untuk Indonesia

Yang Lebih Baik

MISI

Menyampaikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang ajaran Islam melalui dakwah yang berkelanjutan.

Mengajak masyarakat untuk sama-sama beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam

Menciptakan kehidupan yang agamis sesuai dengan sunnah Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam dengan contoh teladan yang baik.

Mengajak masyarakat untuk ikut serta beramar ma’ruf nahi mungkar sesuai dengan kapasitas di lingkungan masing-masing

Memfungsikan kembali mushalla dan masjid sebagai wadah kegiatan pembinaan agama anak-anak dan generasi muda sebagai calon pemimpin masa depan

Turut serta berperan aktif membantu pemerintah dalam hal pembangunan fisik, mental, ekonomi, pendidikan, social politik dan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam.

  

ANGGARAN DASAR

YAYASAN GARDA ANAK NAGARI

MUQADDIMAH

            “Siapakah yang lebih baik perkataannya dari pada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shaleh dan berkata, “Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang muslim” [Fusshilat;33].

            Kemerdekaan, keadilan dan persatuan sesungguhnya adalah hak manusia yang paling fundamental. Oleh sebab itu, perjuangan untuk mengujudkannya tidak akan pernah berhenti sampai akhir zaman. Dengan kemerdekaan Allah memuliakan manusia, dengan keadilan semua manusia memperoleh haknya dan dengan persatuan kehidupan menjadi tentram.

            Sebagai manusia kita dituntut oleh Allah untuk beribadah pada tataran universal dengan mengorbankan  potensi yang ada pada diri berupa harta, tenaga, fikiran hingga jiwa yang semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Banyak wasilah atau sarana ibadah yang dapat digunakan untuk menghimpun kekuatan dari berbagai pihak agar bersama-sama  dengan komponen masyarakat mengujudkan kebaikan bagi kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya, sarana itu salah satunya berupa lembaga seperti Yayasan.

            Sadar akan kewajiban sebagai manusia merdeka yang hidup di alam merdeka, mengetahui bahwa potensi diri yang dimiliki harus pula diujudkan dalam bentuk pengabdian kepada sang Pencipta melalui aktivitas amaliyah ibadah, meyakini kekuatan pada diri orang lain yang harus diberikan peluang untuk menyalurannya  agar berhimpun sama-sama bekerja dan bekerja sama dalam sebuah wadah yang terorganisir dan terprogam sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Bin Abi Thalib, ”Kekuatan kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kekuatan yang batil”. Wadah yang kami maksud  ialah sebuah lembaga dakwah dengan nama YAYASAN GARDA ANAK  NAGARI dengan anggaran dasar sebagai berikut;

BAB I

NAMA, KEDUDUKAN DAN SIFAT

Pasal 1

Nama

            Lembaga ini bernama Yayasan ”Garda Anak Nagari” didirikan awalnya di Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan Akte Notaris Helmi Darlis SH, Nomor 11/ 25 Mai 2001, yang kemudian dirubah dengan Akte Notaris Drs. Elyunus SH dengan  Nomor 51/ 9 September 2014 di Kota Padang Sumatera Barat.

Pasal 2

Kedudukan

            Yayasan ”Garda Anak Nagari”  berpusat  di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 130  Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur, Kota Padang   Provinsi Sumatera Barat, dan bisa membuka cabang di Provinsi, Kabupaten/Kota  lain di wilayah  Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Sifat

Yayasan ”Garda Anak Nagari”  bersifat indenpenden

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN YAYASAN

Pasal 4

Maksud

1.      Membantu  Pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan masyarakat  

       melalui berbagai aktivitas pendidikan dan da’wah.

2. Turut serta bersama  komponen  lainnya untuk mensejahterakan masyarakat melalui kegiatan sosial keagamaan.

Pasal 5

Tujuan

1. Menghimpun potensi ummat untuk diberdayakan bagi kepentingan masyarakat luas melalui kegiatan pendidikan dan da’wah secara universal.
2. Menunjang kreativitas da’i untuk mempercepat lajunya perkembangan da’wah pada beberapa sektor kehidupan masyarakat.

Pasal 6

Kegiatan

1. Melaksanakan  Pendidikan pada  tingkat dini, dasar,  menengah dan tinggi secara bertahap.
2. Melaksanakan  da’wah  bil mal, bil kalam, bil qalam dan bil hal pada semua jenjang dan strata masyarakat.
3. Mengumpulkan  Zakat, Infaq,  Shadaqah dan Wakaf, mendistribusikan serta mendayagunakannya kepada yang berhak menerima.
4. Memberdayakan potensi masyarakat dan ummat melalui Traning dan Pelatihan yang berkesinambungan pada semua sektor kehidupan.
5. Mendirikan dan mengelola Pondok Pesantren, panti asuhan, rumah singgah, balai pengobatan dan sarana sosial lainnya.

BAB III

JANGKA WAKTU PENDIRIAN, JUMLAH KEKAYAAN AWAL, SUMBER KEKAYAAN DAN PENGGUNAAN KEUANGAN

Pasal 7

Jangka Waktu Pendirian

            Jangka waktu  pendirian Yayasan ”Garda Anak Nagari”  tidak ditentukan batas waktunya.

Pasal 8

Jumlah Kekayaan Awal

            Kekayaan awal Yayasan ”Garda Anak Nagari” adalah  Rp. 15.000.000,- [Lima belas juta rupiah]

Pasal 9

Sumber Keuangan

1. Infaq Pendiri, Pengurus dan Pengawas
2. Zakat, Infaq, Shadaqah dan sumbangan dari masyarakat
3. Keuntungan investasi dari kegiatan-kegiatan  ekonomi
4. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 10

Penggunaan Keuangan

            Keuangan yang ada pada Yayasan ”Garda Anak Nagari” untuk;

1. Pemenuhan Administrasi dan perlengkapan Yayasan.
2. Penunjang operasional Yayasan.
3. Penunjang  kegiatan Pendidikan dan Da’wah
4. Penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan

BAB IV

 PEMBINA

Pasal 11

Anggota  Pembina

Anggota  Pembina minimal dua orang maksimal lima orang

Pasal 12

Masa Jabatan Pembina

            Masa jabatan  Pembina selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya sesuai keputusan rapat anggota Pembina.

BAB V

PENGURUS

Pasal 13

Anggota  Pengurus

            Anggota Pengurus minimal tiga orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dapat ditambah  sesuai  kebutuhan  melihat  perkembangan Yayasan.

Pasal 14

Masa Jabatan  Pengurus

            Masa jabatan  Pengurus selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya sesuai keputusan Dewan Pembina.

BAB VI

 PENGAWAS

Pasal 15

Anggota  Pengawas

Anggota  Pengawas minimal satu orang dan maksimal tiga orang

Pasal 16

Masa Jabatan Pengawas

            Masa  jabatan Pengawas lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang kedua sesuai keputusan rapat  Pembina.

BAB VII

PERATURAN UMUM DAN KONVERSI

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar

            Perubahan  Anggaran  Dasar  hanya dapat dilaksanakan oleh  Pembina yang disesuaikan  dengan  ruh Undang-Undang RI nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.

Pasal 18

Pembubaran Yayasan

            Yayasan  karena sesuatu hal hanya dapat dibubarkan oleh Pembina sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004.

BAB VIII

ATURAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan Anggaran Dasar

1. Hal-hal yang  belum  ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran  Rumah Tangga  adalah  tafsir  dan  penjabaran dari Anggaran Dasar.

Pasal 20

Pengesahan Anggaran Dasar

Anggaran  Dasar  ini disahkan  oleh  Anggota  Pembina dan berlaku  mulai saat  ditetapkan.

Ditetapkan di              :  Padang

Pada tanggal               :  10 Oktober 2014

Pembina:

1. Drs. Chairul Khatib                             : ..............................................           
2. Pedro Johansis, S.Pd.I                         : .............................................            
3. Yulismar, S.Pd                                    : .............................................            

                       

ANGGARAN RUMAH TANGGA

YAYASAN  GARDA ANAK NAGARI

BAB I

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 1

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Yayasan Garda Anak Nagari  terdiri dari;

1. Dewan Pembina

-Ketua

-Anggota-Anggota

2. Dewan Pengawas

-Ketua

-Anggota-Anggota

3. Dewan Pengurus
1. Ketua Umum

-Ketua I

-Ketua II

-Ketua III

2. Sekretaris Umum

- Sekretaris I

- Sekretaris II

- Sekretaris III

3. Bendahara Umum

- Bendahara I

- Bendahara II

- Bendahara III

4. Lembaga-Lembaga atau Bidang-Bidang  ;

1.        Bidang Organisasi dan Keanggotaan

2.        Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

3.        Bidang Ekonomi dan Keuangan

4.        Bidang Kesejahteraan Rakyat

5.        Bidang Industri dan Pembangunan

6.        Bidang Komunikasi dan Informasi

7.        Bidang Dakwah dan Kaderisasi

8.        Bidang  Zakat, Infaq dan shadaqah

9.        Bidang Pemberdayaan Perempuan

10.    Bidang Pendidikan dan SDM

11.    Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

12.    Bidang Politik dan Hukum

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Tugas dan Wewenang Pembina

1. Menetapkan keputusan dan kebijakan Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dan Undang-Undang RI tentang Yayasan.
2. Memberikan  keputusan  terhadap  perubahan  Anggaran  Dasar  dan Anggaran Rumah Tangga
3. Mengangkat, memberhentikan dan  mengganti anggota Pengurus  dan  anggota Pengawas.
4. Menetapkan  kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan.
5. Mengesahkan program kerja dan rancangan tahunan Yayasan.
6. Menetapkan  keputusan  mengenai  penggabungan atau pembubaran Yayasan.

Pasal 3

Anggota Pengurus

1. Anggota Dewan Pengurus minimal tiga orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dapat ditambah sesuai kebutuhan dan perkembangan lembaga.
2. Struktur Pengurus Yayasan Garda Anak Nagari  untuk periode ini  terdiri dari;
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Lembaga-lembaga

-          Bidang Organisasi dan Keanggotaan

-          Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

-          Bidang Ekonomi dan Keuangan

-          Bidang Kesejahteraan Rakyat

-          Bidang Industri dan Pembangunan

-          Bidang Komunikasi dan Informasi

-          Bidang Dakwah dan Kaderisasi

-          Bidang Zakat, Infaq dan Shadaqah

-          Bidang Pemberdayaan Perempuan

-          Bidang Pendidikan dan SDM

-          Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup

-          Bidang Politik dan Hukum

Pasal 4

Tugas dan Wewenang  Pengurus

1. Tugas Pengurus
1. Melaksanakan AD/ART 
2. Melaksanakan hasil-hasil musyawarah berkaitan dengan tugas kepengurusan.
3. Melaksanakan konsolidasi organisasi
4. Membuat laporan pertanggungjawaban

2. Wewenang Pengurus
1. Menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menunjang kegiatan.
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengelola lembaga.
3. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang dan Pengurus Kecamatan.
4. Mengadakan hubungan kerja dengan organisasi lain.
5. Membuat dan menetapkan pedoman organisasi.

Pasal 5

Tugasdan Wewenang Pengawas

1. Tugas Pengawas
1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan AD/ART
2. Melaksanakan  hasil-hasil  musyawarah  yang berkaitan dengan tugas pengawasan.
3. Memberikan masukan kepada pengurus terhadap jalannya roda organisasi.
4. Memberikan  berbagai masukan kepada Pembina terhadap kemajuan lembaga.

2. Wewenang Pengawas
1. Mengawasi jalannya kepengurusan hingga level terbawah.
2. Meminta penjelasan  kepada Pengurus berkaitan kebijakan, kegiatan dan program kerja lembaga.
3. Memberikan peringatan kepada Pengurus berkaitan terjadinya penyimpangan diluar kebijakan lembaga.
4. Memberhentikan  sementara anggota Pengurus dengan memberikan alasan-alasan yang tepat.

BAB III

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN

ANGGOTA PEMBINA, PENGURUS DAN PENGAWAS

Pasal  6

Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian

dan Penggantian Anggota Pembina

1. Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai pendiri yayasan berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina.
2. Dalam hal yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina.
3. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan qourum kehadiran dan qaurum  keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Pasal 7

Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian

 dan Penggantian Anggota Pengurus

1. Yang  dapat diangkat menjadi pengurus inti adalah orang perorangan berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina untuk masa lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk sekali masa jabatan.
2. Dalam hal pengurus inti selama menjalankan tugasnya melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusan berakhir.
3. Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian anggota Pengurus hasil keputusan rapat anggota Pendiri dianggap sah bila ditindaklanjuti dengan surat keputusan, dan berlaku sejak surat keputusan tersebut ditetapkan/disampaikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 8

Tatacara Pengangkatan, Pemberhentian

dan Penggantian Anggota Pengawas

1. Yang dapat diangkat  menjadi  Pengawas adalah orang perorangan berdasarkan  keputusan  rapat  Pembina untuk jangka waktu  selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
2. Pengawas yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan dan digantikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

BAB IV

TATACARA PENYELENGGARAAN RAPAT

Pasal 9

Jenis-Jenis Rapat

Ada beberapa jenis rapat yaitu;

1. Rapat  Pembina terdiri dari;
1. Rapat internal  Pembina
2. Rapat  Pembina dengan  Pengurus
3. Rapat Pembina dengan  Pengurus plus Lembaga Yayasan.
4. Rapat Pembina dengan  Pengawas
5. Rapat  Pembina dengan  Pengurus dan Pengawas.

     

2. Rapat  Pengurus Inti
1. Rapat internal  Pengurus Inti
2. Rapat Pengurus Inti dengan Pengurus Wilayah/ Pengurus Cabang/ Pengurus Kecamatan.
3. Rapat  Pengurus yang menghadirkan Pembina dan atau Pengawas.
4. Rapat Pengurus dengan lembaga-lembaga yang membidangi kegiatan Yayasan.
5. Rapat Pengelola Lembaga Yayasan.

3. Rapat  Pengawas
1. Rapat Internal Pengawas
2. Rapat  Pengawas dengan  Pembina
3. Rapat  Pengawas dengan Pembina Plus  Pengurus.
4. Rapat  Pengawas yang menghadirkan Pengurus

Pasal 10

Tata Cara Rapat

1. Undangan  rapat seharusnya diserahkan secara tertulis minimal sehari sebelum rapat dilaksanakan.
2. Undangan  yang  penting dan mendesak bisa disampaikan melalui lisan, telefon atau sms.
3. Setiap Keputusan  Rapat  harus dicatat oleh Notulen  yang  ditandatangani oleh pimpinan rapat.
4. Kehadiran  peserta  rapat dikuatkan dengan daftar hadir yang ditanda tangani.
5. Rapat dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat, jauh dari jidal  [debat] untuk kepentingan pribadi.
6. Etika dalam  rapat dengan niat yang  ikhlas, bahasa yang  ahsan dan sikap yang disunnahkan Rasulullah.
7. Rapat  yang  menghasilkan  keputusan penting bagi Yayasan harus dihadiri oleh peserta rapat paling sedikit 3/4  dari jumlah anggota yang hadir.
8. Hal-hal yang  mendesak dan darurat untuk kepentingan masyarakat maka Ketua  Pembina dan atau Ketua Pengurus dan atau Ketua Pengawas boleh mengambil kebijakan tanpa melalui rapat.

BAB V

PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN YAYASAN

Pasal 11

Penggabungan

1.      Yayasan  Garda Anak Nagari dapat digabungkan  dengan  yayasan lain karena;

1. Ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain.
2. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis.
3. Yayasan  yang  menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan  dengan  Anggaran  Dasarnya, Ketertiban Umum dan Kesusilaan.
1. Akibat  dari  penggabungan diri itu maka Yayasan menjadi bubar.
2. Usulan  penggabungan Yayasan dapat disampaikan  oleh Pengurus kepada Pembina.
3. Teknis penggabungan Yayasan disesuaikan dengan Undang-Undang RI tentang Yayasan.
4. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

Pasal 12

Pembubaran

1. Yayasan Garda Anak Nagari  bubar karena;

1. Jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir.
2. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran  Dasar  telah tercapai atau tidak tercapai.
3. Keputusan Pengadilan  yang  telah  memperoleh  kekuatan hukum tetap karena Yayasan  melanggar ketertiban umum atau Yayasan dalam keadaan  pailit. 

2. Dalam  hal  Yayasan  bubar karena  alasan pada ayat 1 pasal 12 tersebut diatas maka Pembina dituntut untuk menyelesaikannya sesuai dengan Undang-Undang RI tentang Yayasan.
3. Bubarnya Yayasan  maka harta kekayaan Yayasan dihibahkan  kepada badan-badan  sosial  Islam yang  amanah  atau  kepada  Pemerintah  Provinsi Sumatera Barat atau Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota ditempat berdirinya cabang-cabang Garda Anak Nagari, oleh panitia pembubaran organisasi yang dibentuk oleh Dewan Pembina.

Pasal 13

Pengesahan Anggaran Rumah Tangga

Anggaran  Rumah Tangga  ini disahkan  oleh  Dewan  Pembina dan berlaku  mulai saat ditetapkan.

Ditetapkan di              :  Padang

Pada tanggal               :  10 Oktober 2014

Pembina:

1. Drs. Chairul Khatib                             : ......................................                   
2. Pedro Johansis, S.Pd.I                        : ......................................                   
3. Yulismar, S.Pd                                    : ......................................                   

                       

STRUKTUR PENGURUS

YAYASAN GARDA ANAK NAGARI

Periode 2014-2019

AKTE NOTARIS  Drs. ELYUNUS, SH No. 51/ 9 September 2014

Kep.Men.Kum.HAM No. AHU-06402.50.10.2014

1.     PEMBINA

a.     Ketua               : Drs. Chairul Khatib

b.     Anggota           : Pedro Johansis, S.Pd.I

c.      Anggota           : Yulismar, S.Pd

2.     DEWAN PENGAWAS

1.     Ketua               : dr. Elfizon Amir

2.     Anggota           : Drs. Ardi Yulia

3.     Anggota           : Syamsuir Ajis

3.     DEWAN PENGURUS

1.     Ketua               : Drs. MukhlisDenros

2.     Sekretaris        : Isnaldi Asri

3.     Bendahara       : Marlina, S.Pd

4.   BIDANG-BIDANG

1.     Bidang Organisasi dan Keanggotaan: Mardison, SE

2.     Bidang Sosial dan Kemasyarakatan: Iswandi

3.     Bidang Kesejahteraan  Rakyat : Jamaris Ruslan

4.     Bidang Komunikasi dan Informasi : Wahyu Astuti, S.Pd

5.     Bidang Dakwah dan Kaderisasi : Sarimun ML

6.     Bidang Zakat, Infaq dan shadaqah : Emilia Yulhendri

7.     Bidang  Pemberdayaan  Perempuan:  Masrina Ulfiani

8.     Bidang Pendidikan dan SDM : Devi  Elvira  Putri, S.Pd

9.     Bidang Politik dan Hukum : Nosa Eka Ananda, S.Pd

Ditetapkan di              :  Padang

Pada tanggal               :  10 Oktober 2014

Pembina:

1. Drs. Chairul Khatib                             : ......................................                   
2. Pedro Johansis, S.Pd.I                        : ......................................                   
3. Yulismar, S.Pd                                    : ......................................